Tuesday, 17 May 2016

Dinas Pendidikan Singkil Dituntut Bayar Dana Sertifikasi Guru

ACEH SINGKIL - Sejumlah guru di Kabupaten Aceh singkil yang tergabung dalam Koalisi Barisan Guru Bersatu (Kobar GB) menuntut kepala dinas pendidikan setempat membayarkan kekurangan dana sertifikasi guru tahun 2014 yang hingga kini tak kunjung di berikan.

Dalam orasi yang digelar, Selasa (17/5) dihalaman kantor dinas pendidikan setempat, Ketua Kobar GB M Najur mengancam akan melakukan mogok mengajar apabila kekurangan dana sertifikasi dan tuntutan lainya tidak dikabulkan. Mereka juga mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh dan Kejari Singkil segera menindaklanjuti dugaan penggelapan dana sertifikasi bagi 500 orang guru senilai Rp. 800 juta itu.

"Apabila tuntutan kami tidak dikabulkan maka kami akan mogok mengajar. Kami juga mendesak Kejati dan Kejari Singkil untuk menindaklanjuti laporan kami, termasuk soal alasan keterlambatan pembayaran dana sertifikasi tahun 2015 yang baru dibayar setelah kami membuat laporan ke KPK dan Kejati," sebut Najur.

Tak hanya menuntut pembayaran kekurangan dana sertifikasi, dalam orasinya guru yang berasal dari pulau banyak juga menuntut dinas pendidikan memperjuangkan nasib guru terpencil untuk mendapatkan tunjangan terpencil layaknya daerah lain.

"Kami sangat kecewa dengan sikap kepala dinas pendidikan yang tidak peduli dan tak serius memperjuangkan hak-hak kami sebagai guru terpencil, alasanya katanya ada kuota dari pusat. Kami tahu ada guru yang mendapat Surat Keputusan guru terpencil tapi tidak bertugas di daerah terpencil. Jangan bohongi kami," seru Yusril Ketua Kobar GB wilayah Pulau Banyak.

Hal lain yang menjadi tuntutan para pahlawan tanpa tanda jasa itu, mereka juga menuntut Bupati Aceh Singkil Safriadi untuk mengembalikan M Najur sebagai guru SMP Negri 2 Singkil yang pasca laporanya ke Kejati Aceh terkait kekurangan dana sertifikasi tahun 2014 dan tahun 2015 dimutasikan sebagai staf sekretariat Kecamatan Pulau Banyak Barat.

"Bupati harus meninjau kembali jabatan kepala dinas pendidikan karena dinilai gagal memperjuangkan hak-hak guru. Kami meminta saudara M Najur dikembalikan sebagai guru SMPN 2 Singkil, sebab mutasi tersebut menyalahi aturan, dilakukan pasca yang bersangkutan mengadukan persoalan ini ke Kejati dan KPK," pinta Yusril.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Singkil H. Yusfit Helmi yang keluar menemui pengunjuk rasa tak menanggapi soal dugaan penyelewengan kekurangan pembayaran dana sertifikasi guru sebagaimana tudingan yang diarahkan kepada dirinya.

Yusfit hanya menyatakan jika dinas pendidikan tak pernah merekayasa soal penerbitan SK guru terpencil. Sebab itu bukan merupakan kewenangannya. "Hak guru terpencil itu tidak ada wewenang dinas pendidikan, jadi tidak ada kami rekayasa. Kami hanya memfasilitasi, dan semua hak saudara kami fasilitasi, buktinya kami sudah mengirim operator sekolah ke Jakarta untuk mencari tahu apa yang menjadi kendala kenapa guru terpencil itu bisa bertahap turunnya," ujar Yusfit.

Sedangkan terkait pemindahan guru, Yusfit menyebut itu juga bukan merupakan kewenangan dirinya melainkan kewenangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.

"Bukan wewenang kami, kalau masalah pemindahan itu kewenangan BKPP," ungkapnya.

Share this

0 Comment to "Dinas Pendidikan Singkil Dituntut Bayar Dana Sertifikasi Guru"