Tuesday, 20 September 2016

Pemkab Aceh Singkil Batalkan Mutasi Tujuh PNS

SINGKIL - Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil membatalkan kebijakan surat keputusan (SK) mutasi tujuh pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Pemkab setempat yang diterbitkan pada 11 Juli lalu. Pembatalan tersebut disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 yang melarang melakukan penggantian pejabat pada enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. “Benar, mutasi PNS yang dilakukan pada 11 Juli lalu dibatalkan,” kata Sekda Aceh Singkil Drs Azmi saat dikonfirmasi, Senin (19/9).
Menurut Sekda pembatalan mutasi dilakukan secepatnya. Paling telat dilaksanakan Selasa hari ini (20/9). Selain membatalkan SKmutasi pada 11 Juli, Pemkab Aceh Singkil juga mengembalikan dua PNS yang dimutasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) ke instansi lain pada posisi semula.
Dua orang PNS yang dikembalikan ke Disdukcapil tersebut yakni Syamlah dan Dalil Pohan. Sebelumnya Syamlah dimutasi dari Kabid Kependudukan Disdukcapil menjadi Kabid Program Disbudparpora dan Dalil Pohan dari Kabid Program Disdukcapil menjadi Kasi Program Disperindag pada 23 Mei lalu.
Pengembalian Syamlah dan Dalil Pohan karena tidak sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/327/SJ yang diterbitkan 17 Januari 2014. Sebab keduanya mengantongi SK Kemendagri Nomor 821.23-97 DUKCIL tahun 2016 tanggal 4 Februari 2016. Sebagai pegawai struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh SK Kemendagri dapat diusulkan mutasi setelah bekerja dua tahun terhitung SK pengangkatan.
Selain itu, pemberhentiannya tidak bisa serta merta dapat dilakukan. Tetapi harus melalui prosedur usulan bupati melalui gubernur. “Kami tidak ingin berpolemik walau dalam UUPA daerah punya kewenangan untuk mengatur pegawainya. Sehingga dua orang PNS Disdukcapil yang dimutasi sudah dikembalikan hari ini (kemarin),” kata Sekda.

Share this

0 Comment to "Pemkab Aceh Singkil Batalkan Mutasi Tujuh PNS"